Hasil Survei LKPI Jelang Pilkada, Lucianty-Syaparuddin Peluang Besar Menang Pilkada Muba 2024

Syarat utama untuk menang di Pilkada ini adalah memperoleh suara lebih dari 50%, dan mereka sudah memenuhi kriteria ini,” ungkap Arianto.

Menurut LKPI, dominasi Lucianty-Syaparuddin tidak terlepas dari sejumlah faktor utama yang memengaruhi preferensi pemilih.

BACA JUGA:Partai Gelora Sumsel Berlari untuk Menangkan MATAHATI: Safari Politik ke Seluruh Kabupaten dan Kota

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Diduga Lakukan Politik Uang, Pencalonan JADI Terancam Dibatalkan Bawaslu

Pasangan ini dipersepsikan oleh mayoritas pemilih sebagai sosok yang perhatian terhadap rakyat (59,6%), memiliki bukti nyata hasil kerja (90,5%), berpengalaman di pemerintahan (88%), dan mampu membawa perubahan positif (50,8%).

Selain itu, pemilih juga menilai pasangan ini sebagai figur yang pintar (61,1%), ramah atau mudah ditemui (87,5%), serta mampu memecahkan masalah di Muba (52,2%).

Faktor kedikenalan (popularitas) dan kedisukaan (akseptabilitas) juga menjadi penentu utama keberhasilan pasangan ini dalam menarik hati pemilih.

Tingkat kedikenalan Lucianty-Syaparuddin mencapai 95%, dengan tingkat kedisukaan sebesar 88%. Sebagai perbandingan, tingkat kedikenalan pasangan Toha-Rohman hanya 89%, dengan tingkat kedisukaan 84%.

BACA JUGA:Ketum PPDI: Perangkat Desa Wajib Netral dan Tidak Boleh Berpolitik Praktis dalam Pilkada 2024

BACA JUGA:Pilkada Banten 2024: Airin Rachmi Diany Tersingkir dari Partai Golkar, Pilih PDIP Demi Ambisi Politik

“Dua faktor ini – popularitas dan akseptabilitas – adalah modal utama dalam memenangkan Pilkada.

Lucianty dan Syaparuddin memiliki keseimbangan yang kuat antara kedikenalan dan kedisukaan, yang merupakan hasil dari kerja-kerja sosial mereka di masyarakat jauh sebelum Pilkada dimulai,” jelas Arianto.

Salah satu alasan utama tingginya kedisukaan masyarakat terhadap Lucianty-Syaparuddin adalah kerja nyata yang telah mereka lakukan untuk masyarakat Muba.

Selama bertahun-tahun, Lucianty dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Ketum PPDI: Perangkat Desa Wajib Netral dan Tidak Boleh Berpolitik Praktis dalam Pilkada 2024

Sumber: