Wacana institusi Polri Dibawah Kemendagri, Praktisi Hukum : Tantangan untuk Buktikan Integritas
Sulyaden SH/ Praktisi Hukum--
PALEMBANG, PALPOS. ID - penempatan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengemuka, memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan.
Usulan yang pertama kali disampaikan oleh politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, bertujuan untuk mengurangi potensi intervensi dalam pemilu dan memperjelas fokus tugas Polri dalam pengamanan masyarakat.
Namun, wacana ini menuai berbagai reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak.
BACA JUGA:Ucok Damenta Pamit dengan Harapan Palembang Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia
BACA JUGA:Pemerintah Terbitkan Aturan Upah Minimum 2025: Ancaman Sanksi Berat bagi Pelanggar
Praktisi hukum, Sulyaden SH mengatakan, penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang belakangan menjadi pembahasan hangat di kalangan politisi dan masyarakat, menurutnya perubahan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada kinerja Polri selama ini yang sudah cukup baik meski tetap ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal profesionalisme.
"Selama ini Polri sudah berada langsung di bawah Presiden, dan saya rasa kinerjanya tidak terlalu terpengaruh jika berada di bawah Kemendagri. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat," ujar Sulyaden, Rabu, 4 Desember 2024.
Namun, Sulyaden juga menyoroti bahwa meski struktur organisasi tidak banyak berubah, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah pembenahan dalam aspek internal Polri, terutama profesionalisme dan integritas para anggotanya. Ia mencontohkan beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri, seperti kasus penembakan yang terjadi di Polda Sumatera Barat terkait masalah tambang galian C.
BACA JUGA:Hari Toilet Sedunia, Pj Wako Palembang Minta Warga Gunakan Sanitasi yang Aman
BACA JUGA:Pemkot Palembang Siapkan Rp 42 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi Anak Sekolah
Menurutnya, kasus-kasus semacam ini hanya merendahkan harkat dan martabat institusi kepolisian.
"Saya kira, yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia di Polri. Masyarakat butuh polisi yang humanis, jujur, bersih dari korupsi, serta adil dan tidak berpihak dalam penegakan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri seperti ini harus bisa dicegah," jelasnya.
Sulyaden juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
