Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan 4 Provinsi Baru untuk Optimalkan Pelayanan Publik

Pemekaran harus memastikan tidak ada ketimpangan baru yang muncul di wilayah tersebut. 

Integrasi masyarakat lintas daerah juga menjadi perhatian utama agar tidak terjadi gesekan sosial.

2. Kesiapan Infrastruktur

Calon ibu kota dan daerah pendukung harus memiliki fasilitas dasar yang memadai, seperti jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi. 

Selain itu, infrastruktur kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas.

3. Kemampuan Finansial

Pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menjalankan administrasi baru tanpa membebani APBN secara signifikan. 

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu solusi yang harus dicapai.

Aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah mencerminkan keinginan akan otonomi baru, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Tokoh adat, akademisi, hingga kelompok masyarakat telah menyuarakan dukungannya.

Meski demikian, pemerintah pusat harus bijak dalam memutuskan. Moratorium DOB yang masih berlaku hingga saat ini menjadi penghambat utama. 

Proses pemekaran membutuhkan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun keuangan negara.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan semangat masyarakat untuk berkembang, pemekaran wilayah di Sumatera Selatan dapat menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan di masa depan. 

Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Kabupaten Banyuasin Timur Menuju Tonggak Pemerintahan Baru.

Usulan resmi pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kini memasuki tahap penting yang menarik perhatian berbagai kalangan. 

Setelah proses panjang yang dimulai sejak 2014, masyarakat Banyuasin Timur terus menaruh harapan besar pada keputusan yang akan diambil oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sumber: