Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Muncul Usulan Provinsi Baru, Sekda NTB Angkat Bicara

“Kalaupun saat ini ada pemekaran di Papua, seperti dari dua provinsi menjadi lima, itu bukan berarti moratorium DOB dicabut. Pemekaran Papua adalah amanat dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Jadi, konteksnya sangat berbeda,” tambahnya.

Meski demikian, gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tetap menjadi perhatian sejumlah tokoh dan elemen masyarakat di NTB. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Potensi Muntok Calon Kota Baru di Bangka Barat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Wacana Pembentukan Kabupaten Bangka Utara Kembali Menyeruak

Salah satu tokoh yang aktif menyuarakan hal ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. 

Sebagai putra asli Sumbawa, Fahri sering mengkampanyekan pentingnya pemekaran untuk percepatan pembangunan di wilayah Pulau Sumbawa.

Dalam beberapa kesempatan, Fahri Hamzah mengajak masyarakat Pulau Sumbawa untuk berdiskusi bersama terkait desain dan masa depan wilayah tersebut. 

Ia meyakini bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan Indonesia Timur.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Usul Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru, Ini Daftarnya!

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Mendukung Pemerataan Pembangunan di Sekitar IKN Nusantara

“Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan membawa dampak positif, terutama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. 

Dengan luas wilayah dan beragam potensi yang dimiliki, Pulau Sumbawa dianggap layak menjadi provinsi tersendiri.

Meskipun banyak pihak mendukung, realisasi pemekaran wilayah NTB tidaklah mudah. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Potensi dan Tantangan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru

Sumber: