Pemekaran Wilayah Aceh: Calon Kabupaten Pidi Sakti untuk Pengembangan Agrikultur dan Pariwisata

1. Provinsi Luwu Raya

Calon Provinsi Luwu Raya mencakup wilayah seluas 17.695 kilometer persegi, yang hampir setara dengan luas Provinsi Sulawesi Barat. 

Wilayah ini terdiri dari lima daerah, yaitu Kota Palopo (calon ibu kota), Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Tengah (hasil pemekaran Kabupaten Luwu).

Potensi Ekonomi dan Kondisi SosialLuwu Raya memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa atau sekitar 13% dari total penduduk Sulawesi Selatan. 

Kota Palopo menjadi pusat ekonomi di wilayah ini, sementara kota-kota lain seperti Belopa, Masamba, dan Malili berperan sebagai pendukung utama. 

Wilayah ini dikenal dengan sektor perkebunan dan pertambangan, khususnya tambang nikel di Luwu Timur.

Harapan dan TantanganPemekaran Provinsi Luwu Raya diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang harus mampu mendukung terbentuknya provinsi baru.

2. Provinsi Bugis Timur

Usulan Provinsi Bugis Timur mencakup enam kabupaten, yaitu Bone, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sinjai, Soppeng, dan Bulukumba. Kabupaten Bone diusulkan sebagai ibu kota provinsi baru ini.

Potensi Ekonomi dan Kondisi SosialBugis Timur merupakan wilayah agraris dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa atau sekitar 22% dari total penduduk Sulawesi Selatan. 

Dengan luas wilayah sekitar 11.300 kilometer persegi, wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perdagangan. 

Kabupaten Bone, sebagai pusat ekonomi, telah lama menjadi salah satu wilayah terkemuka dalam hal perdagangan dan agribisnis di Sulawesi Selatan.

Harapan dan TantanganPembentukan Provinsi Bugis Timur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. 

Meski demikian, tantangan seperti stabilitas politik, keuangan, dan kemampuan administrasi menjadi faktor penting yang harus diatasi dalam proses pembentukan provinsi baru ini.

Sumber: