Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Jemaja untuk Efisiensi Pemerintahan

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Jemaja untuk Efisiensi Pemerintahan.

Pemekaran wilayah di Indonesia terus menjadi isu yang menarik perhatian berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat daerah yang mengharapkan pemerintahan lebih dekat dan pelayanan publik lebih optimal. 

Salah satu usulan pemekaran terbaru datang dari Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja yang rencananya akan dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Jemaja diusulkan untuk mencakup tiga kecamatan dengan luas sekitar 243 km² dan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa per tahun 2023. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Kundur untuk Efisiensi Pemerintahan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Singkep Fokus Ekonomi Lokal

Gagasan pemekaran ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan serta memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat Jemaja.

Alasan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja

1. Peningkatan Efisiensi Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan banyak pulau yang tersebar. 

Hal ini menyebabkan sulitnya koordinasi pemerintahan serta penyaluran layanan publik secara optimal. 

Dengan pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja, pemerintah daerah baru diharapkan lebih fokus dalam mengelola wilayahnya.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Bintan Utara Fokus Pembangunan dan Pelayanan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Calon Kabupaten Kepulauan Anambas Utara, Harapan Baru di Wilayah Terpencil

2. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, masih menjadi tantangan di daerah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan. 

Dengan adanya Kabupaten Kepulauan Jemaja, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat setempat.

3. Peluang Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan

Sumber: