Diduga Tidak Kantongi Izin Amdal Jalan, Dewan Minta PT RMK Ditutup

"Kalau untuk kepentingan masyarakat saya berada didepan. Menangkap dan menyimak apa yang disampaikan kades tadi artinya perusahaan tidak mendukung program pemerintah  Presiden Prabowo Subianto.

Kalau masyarakat tidak bisa lagi berkebun, untuk memenuhui kebutuhan mereka dengan apa, makan apa.

BACA JUGA:Sebelum Ikuti Pelantikan, Edison-Sumarni Jalani Tes Kesehatan

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan Melalui Panen Perdana Itik Petelur

Saya minta dalam waktu satu bulan perusahaan PT RMK dan PT TBBE untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan Pajarudin dan Makmur," tegas Politisi Gerindra.

Suasana rapat memanas, disaat anggota 

Komisi I Yones Toner ST SH MH, mempertanyakan izin amdal jalan PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) dan PT TBBE tidak bisa dibuktikan oleh perwakilan pihak perusahaan.

"Pimpimpinan kita sepakat stop dan tutup. Ada tidak izin amdal jalan perusahaan, kalau tidak ada tutup PT RMK dan sudah saya pastikan tidak ada izin amdal jalan dan stop semuanya.

Dan perlu diketahui PT RMK ini hebat n tukang ngadu (Lapor becking, red).

Artinya perusahaan itu salah dari awal tidak mengantongi izin," tegas Yones Tober dengan nada tinggi.

Lanjutnya, sudah tidak mengantongi izin perusahaan semena-mena, tower sutet digarap, pembiaran kebun warga yang terdampak limbah.

"Sudah jelas dari pihak PT RMK tidak mempunyai izin amdal untuk jalan.

Kami dari Komisi I meminta pimpinan rapat untuk menutup PT RMK sampai mengantongi izin amdal jalan.

Kalau tidak ada izin apa yang dilakukan perusahaan ilegal,"tegas Yones.*(ozi)

Sumber: