Diduga Tidak Kantongi Izin Amdal Jalan, Dewan Minta PT RMK Ditutup

RAPAT : Ketua DPRD Muara Enim bersama Komisi I memimpin rapat permasalahan warga dengan PT RMK.-Foto:dokumen palpos-
MUARA ENIM, PALPOS.ID - Diduga tidak mengantongi izin amdal jalan, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim meminta PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) di wilayah Kecamatan Gunung Megang ditutup.
Penegasan itu disampaikan dalam dapat menindaklanjuti laporan masyarakat Gunung Megang karena kebun sawit dan kebun karet milik Makmur dan
Pajarudin terdampak limbah yang hingga kini tidak ada penyelesaian.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Banmus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto Sutopo SPd di dampingi Ketua Komisi I Muallimin Fajarudin Spt bersama anggota Yones Toner ST SH MH, Yupi SE MM, H Nisrin, Harmison SE dan M Pasma, Senin 17 Februari 2025.
BACA JUGA:Permudah Layanan Kesehatan Kajari Muara Enim Resmikan Posyandu Balita
BACA JUGA:Pelaku Curas Bersenpi,Dibekuk Tim Trabazz
Turut hadir dalam rapat itu yakni Dinas Peizinan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, Sekcam Gunung Megang, Kades Gunung Megang Dalam dan pewakilan perusahaan yang di wakili Kepala Teknik Tambang PT TBBE Agung Prasetyo dan legal.
Kades Gumeg Dalam Apriadi, menceritakan bahwa pemasalahan yang dialami Pajarudin dan Makmur tidak kunjung selesai hingga saat ini.
Padahal, kata dia, sudah dilakukan mediasi baik tingkat desa maupun kecamatan.
Mirisnya, pemasalahan yang dialami warga yang terdampak limbah akitivitas pertambangan dan disposal tidak digubris dan ditindak lanjuti oleh perusahaan.
BACA JUGA:1.546 Peserta Lulus Seleksi Administrasi Pra Sanggah PPPK Tahap II
BACA JUGA:Membangun Generasi Milenial dan Berkeselamatan Dalam Berkendara
Sementara mata pencarian warganya untuk memenuhi ketubuhan sehari-hari dari berkebun.
Mengedar penjelaskan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto Sutopo SPd dengan tegas memberikan tenggat waktu satu bulan kepada perusahaan untuk menyelesaikan lahan kebun karet dan sawit milik Pajarudin dan Makmur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: