Wow! Ternyata Gaji Pokok Kepala Daerah di Sumatera Selatan Tak Sesuai UMR?

BACA JUGA:Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Namun, tunjangan ini masih jauh dari pendapatan eksekutif perusahaan swasta atau pejabat tinggi negara lainnya.

Fasilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah

Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga memperoleh berbagai fasilitas dan biaya operasional yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000. 

Beberapa fasilitas yang diberikan meliputi:

Rumah dinas lengkap dengan perabotan dan biaya pemeliharaan.

Kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas kerja.

BACA JUGA:Wamendagri Bima Arya Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Dimulai 6 Februari 2025 di Istana Jakarta

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tiga Opsi Waktu Pelantikan Kepala Daerah 2025

Biaya operasional yang besarannya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.

Besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) kepala daerah ditentukan berdasarkan klasifikasi PAD, misalnya:

Gubernur dengan PAD di atas Rp500 miliar bisa mendapatkan BPO maksimal 0,15% dari PAD.

Bupati/Wali Kota dengan PAD di atas Rp150 miliar bisa mendapatkan BPO maksimal 0,15% dari PAD.

BACA JUGA:Kemendagri Perpanjang Masa Jabatan Pj Bupati OKI Hingga Kepala Daerah Terpilih Dilantik

BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terancam Mundur: Dampak Jadwal Baru MK

BPO ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Pelantikan Serentak 481 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo

Sumber: