Pemerintah Wacanakan Hapus Subsidi BBM dan Terapkan Satu Harga, Ini kata Pengamat Kebijakan Publik

“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah sebaiknya menerima kajian dari DEN terlebih dahulu, mempertimbangkannya secara seksama, baru kemudian menyampaikan ke publik sebagai bagian dari rencana kebijakan yang telah matang. Ini bukan untuk membatasi hak DEN berbicara, tetapi untuk menghindari keresahan masyarakat yang bisa timbul akibat anggapan bahwa ini adalah kebijakan yang sudah final,” tegasnya.\

Dengan berbagai tantangan yang ada, Thamrin menilai bahwa kebijakan ini harus melalui proses kajian yang mendalam agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan.

Pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam merancang dan menyosialisasikan kebijakan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kehidupan banyak orang.

 

Sumber: