Kakanwil Kemenkum Sumsel Ajak 100 Kades dan Lurah Kabupaten OKUT Ikuti Paralegal Justice Award (PJA)Tahun 2025

PALPOS.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terus menggelorakan giat Paralegal Justice Award Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora, dalam acara Bimtek Implementasi Pendalaman Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.7 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten OKU Timur, bertempat di Wyndham Hotel Palembang Rabu (26/2). 

Kakanwil mengajak 100 Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir TImur yang hadir untuk mengikuti ajang seleksi Paralegal Justice Award (PJA) 2005, dan melengkapi syarat seleksi PJA yang ditentukan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta dukungan terhadap program Paralegal Justice Award Tahun 2025 yang di adakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel juga mengapresiasi kepada Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Kepala Bidang PMD, sudah merespon cepat mengenai pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

BACA JUGA:Ekspose RPHJP UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis:Mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Inklusif, Tangguh

BACA JUGA:Hari Kelima di Akmil Magelang, Gubernur Sumsel Herman Deru Banyak Mendapatkan Materi Dari Berbagai Sumber

“Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa atau Kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok negeri” Jelas Agato.

Kehadiran Posbankum, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Kakanwil menghimbau kepada  Kepala Desa yang hadir pada kegiatan ini dapat segera membentuk Posbankum dengan menetapkan dengan Peraturan Desa.

Selain itu Posbankum yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa ini, diharapkan menjadi civil society (kekuatan sipil) yang dikedepankan sebagai juru damai di Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan konflik ditengah masyarakat yang dipimpinnya.

BACA JUGA:Sekda Edward Candra Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel

BACA JUGA:Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Turut Meriahkan Pengayoman Run 2025

Kegiatan dilanjutkan dengan Materi oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Novi Setia Nuryani menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakang dan tata cara pendaftaran Paralegal Justice Award.

Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah daerah, paralegal, dan masyarakat, program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan berkeadilan.

Sumber: