Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Pembentukan Calon Provinsi Sumselbar Dapat Dukungan Masyarakat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bangka Belitung: Inilah 5 Usulan Pembentukan Kabupaten dan Kota Baru

Salah satu aspek krusial dalam pembentukan provinsi baru adalah penentuan ibu kota dan kesiapan infrastrukturnya. 

Dalam usulan pembentukan Sumselbar, Kota Lubuklinggau diproyeksikan menjadi ibu kota provinsi. 

Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, menyatakan bahwa kotanya sudah siap secara infrastruktur untuk menjadi pusat pemerintahan provinsi baru tersebut. 

Lubuklinggau telah memiliki fasilitas kantor gubernur, kantor instansi pemerintahan, hingga lahan untuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas penting lainnya. 

Kesiapan ini menjadi nilai tambah bagi percepatan realisasi pembentukan Sumselbar.

Manfaat Strategis Pemekaran

Pemekaran wilayah menjadi provinsi baru diyakini dapat membawa berbagai manfaat strategis, antara lain:

Peningkatan Pelayanan Publik: 

Dengan status provinsi baru, Sumselbar dapat memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik di daerah tersebut.

Pengembangan Infrastruktur: 

Status provinsi baru memungkinkan Sumselbar mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penguatan Potensi Ekonomi: 

Wilayah yang direncanakan masuk ke dalam Sumselbar memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peluang besar untuk berkembang, mengingat keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki wilayah ini.

Pemerataan Pembangunan: 

Pemekaran ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Selatan. Dengan adanya Sumselbar, pembangunan dapat lebih merata dan tidak terpusat hanya di ibu kota provinsi induk.

Meskipun memiliki berbagai potensi dan dukungan, rencana pembentukan Provinsi Sumselbar juga menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. 

Salah satunya adalah moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Moratorium ini diberlakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemekaran wilayah yang telah dilakukan sebelumnya. 

Selain itu, proses administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang belum mencukupi.

Sumber: