Bupati Ogan Ilir Buka Rapat Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD 2025-2029

Bupati Ogan Ilir Buka Rapat Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD 2025-2029-Foto:dokumen palpos-
OGANILIR, PALPOS.ID – Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, membuka secara resmi Rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Periode 2025-2029.
Acara ini berlangsung pada Jumat (21/03/2025) di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir, Tanjung Senai.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting di Kabupaten Ogan Ilir, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Dandim 0402 OKI/OI, Kapolres Ogan Ilir, para kepala perangkat daerah Pemkab Ogan Ilir, serta camat dari seluruh kecamatan di Ogan Ilir.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
BACA JUGA:Ditangkap Satresnarkoba, Gusti Terancam Berlebaran di Balik Jeruji Besi
BACA JUGA:Polres Prabumulih Gelar Sertijab, Iptu Zulfadli Fajriansyah Resmi Jabat Kasat Intelkam
Dalam sambutannya, Bupati Panca Wijaya Akbar menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12.
Dokumen ini akan menjadi penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir.
"RPJMD ini harus selaras dengan RPJPD, RTRW, serta RPJMN agar pembangunan dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. Sabtu, 22 Maret 2025.
Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD ini.
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Luncurkan One Gate System untuk Tingkatkan Keamanan dan Pelayanan
BACA JUGA:Polres Prabumulih Salurkan Bantuan CSR untuk Dukung Ketahanan Pangan Melalui Program P2LP
Ia mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dan saran agar dokumen perencanaan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat.
"Keselarasan dengan program pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus menjadi perhatian utama. Dengan begitu, kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: