Masyarakat Minta Pemkab Tidak Perpanjang Izin Dispensasi PT DBU

Edison mengatakan, tentu pihaknya selaku pemerintah daerah sudah menerima berbagai masukan terkait perpanjangan izin dispensasi PT DBU ini.

Dirinya menegaskan, Pemkab Muara Enim sedang mengolah semua masukan masyarakat dan bahan-bahan dokumen pertimbangan untuk selanjutnya menjadi kebijakan sekaligus keputusan izin dispensasi PT DBU.

BACA JUGA:Persoalan Warga Gunung Megang dengan PT RMK Belum Ada Kesepakatan

BACA JUGA:Bupati Muara Enim Minta Seluruh Layanan Perizinan Terintegrasi

"Mudah-mudahan keputusan ini bisa diterima semua pihak dan pertimbangan saya objektif.

Kita ingin masyarakat tidak terganggu tapi dunia usaha juga bisa tetap berjalan," tegasnya.

Selain itu, Edison mengatakan, saat ini dirinya sedang mengupayakan kepada Gubernur Sumsel agar bisa memanggil Bupati Muara Enim, Bupati Lahat dan para pemegang IUP untuk jalan alternatif batu bara sehingga tidak melewati dalam kota Muara Enim lagi.

"Saya terus terang saja bukan hanya ini, saya ingin pertengahan tahun itu tidak ada lagi truk batu bara yang melintasi kota Muara Enim.

Setelah truk batu bara tidak lagi lewat kota, baru kita bisa menata dan mengembangkan mulai dari trotoar hingga penghijauan," katanya.

Untuk itu, Edison meminta masyarakat untuk menunggu dan bersabar sampai kebijakan keluar sebelum tanggal 29 April 2025.

"Apapun hasilnya, Insya Allah akan berdampak positif untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Darsi perwakilan PT DBU, mengatakan bahwa saat ini perusahan sedang proses pengajuan izin dispensasi ke Pemkab Muara Enim. 

"Kita tentunya berharap masih diberikan dispensasi, tapi di sisi lain PT DBU juga sudah berproses untuk kerja sama dengan PT RMK terkait jalur hauling, mulai dari proses administrasi termasuk dengan warga," katanya.* (ozi)

Sumber: