BKN Terbitkan Ribuan NIP CPNS dan PPPK Tahap 1, Tapi SK Instansi Masih Minim: Presiden Minta Percepatan

Penundaan SK berdampak langsung kepada calon ASN yang sudah lolos seleksi. Mereka tidak dapat menerima gaji, belum bisa bekerja secara resmi, dan menghadapi ketidakpastian status hukum.

Bahkan dalam beberapa kasus, calon ASN ini mengalami tekanan finansial karena harus menunda rencana pindah domisili atau menunda pekerjaan lain karena menunggu penempatan resmi.

Salah satu peserta PPPK tahap 1, Ahmad dari Makassar, menyampaikan kekecewaannya karena sudah lima bulan menunggu SK yang tak kunjung terbit.

“Saya sudah lulus seleksi, NIP sudah keluar. Tapi SK belum ada. Saya tidak bisa bekerja di tempat sebelumnya karena status saya sudah calon ASN. Tapi juga belum bisa bekerja di instansi baru karena SK belum terbit,” ujar Ahmad.

Rekomendasi BKN untuk Instansi Pemerintah

BKN dalam laporannya merekomendasikan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah agar proses pengangkatan CASN 2024 bisa rampung sesuai target:

Segera mengusulkan NIP dan nomor induk PPPK ke BKN bagi yang belum.

Memanfaatkan sistem SIASN secara maksimal, termasuk fitur penerbitan SK otomatis dan TTE.

Menghindari pengajuan mendekati batas waktu untuk menghindari penumpukan beban administrasi.

Melakukan koordinasi internal dan menetapkan tim khusus untuk percepatan penyelesaian administrasi ASN.

Mengadakan bimbingan teknis internal jika mengalami kendala SDM atau teknis penggunaan SIASN.

Berkoordinasi dengan BKN secara berkala untuk monitoring dan penyelesaian permasalahan teknis.

Menuju ASN Digital dan Profesional

Pengangkatan CPNS dan PPPK bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan tata kelola. 

Dengan sistem digital yang dimiliki BKN saat ini, Indonesia berpeluang besar untuk mencetak birokrasi yang responsif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sumber: