Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Pembentukan Kabupaten Karawang Selatan Makin Mendesak

PALPOS.ID - Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Pembentukan Kabupaten Karawang Selatan Makin Mendesak.

Aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat kembali mengemuka. 

Kali ini, sorotan tertuju pada rencana pembentukan Kabupaten Karawang Selatan, sebuah daerah otonomi baru (DOB) yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemerataan layanan publik di wilayah selatan Kabupaten Karawang yang selama ini dianggap tertinggal. 

Wilayah yang digadang-gadang menjadi pusat pemerintahan DOB ini mencakup kecamatan-kecamatan seperti Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan wilayah pegunungan lainnya di selatan Karawang.

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Perjuangan Panjang Kabupaten Sukabumi Utara Belum Padam

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Kabupaten Jampang, Harapan Baru dari Selatan Sukabumi

Aspirasi ini bukan sesuatu yang baru. Wacana pemekaran Kabupaten Karawang Selatan telah lama bergulir, namun kini semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Karawang. 

Para tokoh masyarakat, akademisi, dan kepala desa dari wilayah selatan Karawang telah membentuk aliansi untuk mendorong realisasi pemekaran tersebut kepada pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Latar Belakang dan Kebutuhan Mendesak

Karawang dikenal luas sebagai salah satu lumbung padi nasional sekaligus kawasan industri besar yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Barat. 

Namun sayangnya, kemajuan tersebut masih terkonsentrasi di bagian utara dan timur Karawang, khususnya di kawasan industri seperti Cikampek dan Karawang Barat.

BACA JUGA:Dua Kabupaten Baru dari Sukabumi: Aspirasi Pemekaran Wilayah Jabar yang Kian Menguat

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat Kembali Menguat

Sementara itu, wilayah selatan Karawang seperti Ciampel dan Telukjambe justru menghadapi tantangan berat berupa minimnya infrastruktur dasar, akses jalan yang terbatas, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang jauh dari memadai, hingga lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. 

Sumber: