Sumsel Segera Miliki Dewan K3, Pengukuhan Ditarget Juni 2025

PALPOS.ID - Upaya memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendapat dukungan luas. 

Sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, akademisi, serta organisasi profesi di Sumsel mendeklarasikan komitmen bersama untuk mendorong terbentuknya Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumsel, Kamis (08/05/2025).

Deklarasi yang diselenggarakan oleh Forum K3 Sumbagsel dan Sriwijaya Communication Forum on HSE (SCF-HSE) ini berlangsung di Hotel Azza Palembang. Deklarasi digelar usai sarasehan bertajuk Fakta K3 di Sumsel: Tantangan, Masa Depan dan Urgensi Hadirnya Dewan K3 Provinsi.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan Drs H Edward Candra MH. Pada kesempatan ini Sekda Edward menyampaikan apresiasi atas inisiatif untuk membentuk Dewan K3 Provinsi.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyambut baik pembentukan Dewan K3, sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka kecelakaan kerja.

“Pemprov Sumsel sangat mendukung terbentuknya Dewan K3. Ini merupakan kebutuhan sekaligus amanat regulasi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang selamat, sehat, dan produktif,” kata Sekda dalam sambutannya.

Ia menambahkan, setelah deklarasi ini pembentukan Dewan K3 Provinsi Sumsel akan segera ditindaklanjuti. Ia menargetkan Dewan K3 Provinsi Sumsel sudah resmi dikukuhkan pada Juni 2025.

“Deklarasi ini akan segera kita tindaklanjuti. Jangan lama-lama. InsyaAllah pada bulan Juni usai Idul Adha nanti Dewan K3 Sumsel sudah bisa dikukuhkan,” tegasnya, disambut tepuk tangan para peserta deklarasi.

Dalam sarasehan yang mengawali deklarasi, Ketua Advisory Board Inoshpro (Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals) Prof dr Tan Malaka MOH DrPH SpOK HIU menyoroti lemahnya pengawasan K3 dan banyaknya kasus kecelakaan kerja di Sumsel. 

“Berbagai kasus kecelakaan dan kematian kerja di Sumsel patut menjadi perhatian kita. Fatality saat pembangunan LRT Sumsel, di Pulp and Paper, kecelakaan kerja akibat lift di salah satu gedung pertemuan di Palembang dan yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus kematian yang dialami pekerja di ketinggian di salah satu BUMN,” kata inisiator pembentukan Dewan K3 Provinsi Sumsel.

Beberapa insiden kecelakaan kerja tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembinaan dan pengawasan K3 memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. 

Disisi lain, kegiatan K3 yang ada di Sumsel kebanyakan hanya bersifat seremonial. Pun dengan partisipasi publik tentang K3 yang tidak dikelola secara maksimal.

Untuk itu Prof Tan menegaskan pentingnya menghidupkan kembali DK3P Sumsel yang sudah kurang lebih 15 tahun ini mati suri.

Prof Tan menambahkan, di tingkat nasional ada Dewan K3 Nasional atau DK3N yang dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Menteri dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang K3.

Sumber: