Aspirasi Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Harapan Baru dari Kabupaten Raja Ampat Utara yang Terpinggirkan

Moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat masih menjadi kendala utama. 

Selain itu, syarat administratif dan kesiapan wilayah, termasuk luas, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi, harus dipenuhi.

Namun demikian, aspirasi ini tak surut. Warga Raja Ampat Utara telah membentuk Forum Pemekaran Raja Ampat Utara (FPRAU) yang aktif melakukan audiensi dengan DPRD, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait di Jakarta.

Respon Pemerintah Daerah dan Provinsi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sendiri masih melakukan kajian terkait usulan tersebut. 

Bupati Raja Ampat dalam beberapa kesempatan menyatakan terbuka terhadap aspirasi masyarakat, selama proses pemekaran dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya menyatakan bahwa pihak provinsi siap memfasilitasi kajian teknis dan pengumpulan data pendukung jika ada permintaan resmi dari forum masyarakat.

Langkah Strategis ke Depan

Untuk mewujudkan Kabupaten Raja Ampat Utara, perlu ada strategi terpadu antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, akademisi, dan legislatif. Beberapa langkah strategis yang sedang dirumuskan antara lain:

Pemetaan wilayah dan potensi ekonomi

Pendataan jumlah penduduk dan sebaran kampung

Penyusunan naskah akademik DOB Raja Ampat Utara

Lobi politik ke DPR RI dan DPD RI

Penyelenggaraan forum rakyat, seminar publik, dan deklarasi terbuka

Menjemput Keadilan untuk Raja Ampat Utara

Sumber: