Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: DOB Kabupaten Raja Ampat Selatan untuk Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan

Dengan pengelolaan mandiri, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi wisata, perikanan, dan hasil bumi dapat meningkat signifikan. 

Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, puskesmas, pengadaan air bersih, serta program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan Pemekaran dan Rekomendasi Strategis

Meski prospektif, pemekaran juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

Risiko konflik batas wilayah

Keterbatasan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN)

Kebutuhan anggaran yang besar untuk infrastruktur awal

Moratorium DOB oleh pemerintah pusat

Rekomendasi:

Dialog inklusif dan musyawarah adat untuk menentukan batas wilayah yang disepakati.

Pendidikan dan pelatihan ASN lokal untuk meningkatkan kompetensi birokrasi.

Pemetaan potensi wilayah berbasis teknologi untuk perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pendekatan politik dan advokasi ke DPR RI serta Kemendagri untuk menjadikan DOB ini prioritas dalam daftar usulan pemekaran pasca moratorium.

Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan DPR

Sejumlah anggota DPRD Papua Barat Daya telah menyatakan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan patut dikawal karena berpotensi menjadi ikon pembangunan maritim dan ekowisata berkelanjutan.

Sumber: