Wilson Masuk Daftar Buronan: Kejari Palembang Tetapkan Plt Kepala DPMD Sumsel Sebagai DPO Kasus Korupsi Batik

Sementara itu, masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi mendesak agar Kejari Palembang bersikap tegas dalam menangani kasus ini. 

Mereka menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk membuka data penyidikan ke publik demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Kini, dengan ditetapkannya Wilson sebagai buronan, masyarakat berharap penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan.

Kejari Palembang diharapkan dapat segera menangkap Wilson dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Penelusuran dan pengembangan kasus korupsi pengadaan batik DPMD Sumsel ini menjadi ujian integritas bagi penegak hukum di daerah. 

Tidak hanya menyelamatkan keuangan negara, namun juga menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sumber: