Sumba Menanti Provinsi Baru: Potensi Wisata dan Energi Terbarukan di Calon Provinsi Sumba Utara

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Muncul Dua Nama Calon Provinsi Baru, Muria Raya atau Jawa Utara?

Pulau ini telah dikenal sebagai salah satu lokasi percontohan pengembangan energi bersih nasional, dengan berbagai inisiatif yang telah dimulai dalam satu dekade terakhir.

Dua jenis energi terbarukan utama yang dikembangkan adalah:

Energi Angin (Wind Energy): 

Sumba memiliki kecepatan angin rata-rata yang cukup tinggi, terutama di dataran tinggi dan pesisir utara. Ini menjadi sumber energi potensial untuk pengembangan turbin angin, baik skala kecil untuk desa-desa maupun skala besar untuk keperluan industri.

Energi Surya (Solar Energy): 

Wilayah ini memiliki tingkat penyinaran matahari yang tinggi sepanjang tahun, menjadikannya sangat cocok untuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Saat ini, beberapa desa di Sumba Tengah dan Sumba Barat telah mengakses listrik dari panel surya, sebuah langkah maju yang perlu diperluas secara sistematis.

Pemerintah dan lembaga donor internasional telah meluncurkan program "Iconic Island" untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai model pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. 

Jika Sumba Utara menjadi provinsi sendiri, maka akan lebih mudah mengalokasikan anggaran, menarik investasi, dan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung energi hijau.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik: Kebutuhan Mendesak

Di balik potensi besar yang dimiliki, masyarakat di wilayah Sumba Utara masih menghadapi tantangan besar dalam sektor infrastruktur. 

Jalan antarwilayah banyak yang rusak dan belum beraspal, akses ke fasilitas kesehatan sangat terbatas, dan ketersediaan air bersih masih menjadi masalah utama.

Dengan pembentukan provinsi baru, pemerintah daerah akan lebih fokus dalam pembangunan wilayah. 

Anggaran daerah dapat difokuskan ke pembangunan jalan penghubung antar desa, sistem irigasi untuk pertanian, puskesmas dan rumah sakit, serta sekolah-sekolah terpencil yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.

Selain itu, dengan status sebagai provinsi, Sumba Utara bisa memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat dan lembaga internasional dalam hal pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan.

Wacana pemekaran Sumba Utara telah mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh daerah. 

Sejumlah anggota DPRD dan DPR RI dari dapil NTT turut mendorong agar pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya untuk wilayah seperti Sumba yang memiliki keunikan geografis dan sosial.

Para tokoh adat dan gereja juga menyatakan dukungan mereka. Menurut mereka, pemekaran akan memperkuat identitas dan mempercepat pembangunan berbasis kearifan lokal, sesuatu yang sangat penting di tengah arus modernisasi yang kian deras.

Sumber: