Dugaan Korupsi Proyek PUPR Banyuasin: Nama Mantan Ketua DPRD Sumsel Disebut, JPU Beberkan Alur Fee Proyek

Masyarakat meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap semua proyek yang berasal dari dana aspirasi DPRD. 

Tak hanya evaluasi teknis, tetapi juga evaluasi etis dan akuntabilitas agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pemanfaatan program pokir yang seharusnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat kecil, justru dijadikan ladang permainan uang oleh segelintir elit yang menyalahgunakan kewenangan.

Kasus dugaan korupsi proyek PUPR Banyuasin dengan terdakwa Arie Martha Redo Cs dan munculnya nama mantan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati harus menjadi momentum penting untuk membenahi sistem pengelolaan proyek pokir.

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat dari publik serta aparat penegak hukum menjadi kunci agar dana aspirasi benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai komoditas politik atau lahan korupsi.

Sumber: