Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Pantai Timur Siap Mandiri, Lepas dari OKI

Kesenjangan pembangunan, lemahnya konektivitas infrastruktur, serta jauhnya jarak ke pusat pemerintahan kabupaten di Kayuagung menjadi alasan mendasar masyarakat menginginkan pemekaran.

Kecamatan-kecamatan seperti Cengal, Sungai Menang, Air Sugihan, Tulung Selapan, dan Pangkalan Lampam merupakan daerah yang diproyeksikan menjadi bagian dari DOB Pantai Timur. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Provinsi Sumselbar Menguat dengan Dukungan Potensi Wilayah Terluas

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Empat Calon Provinsi Baru Muncul dari Aspirasi Rakyat Bumi Sriwijaya

Daerah-daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk potensi perikanan, pertanian, dan kelautan, namun belum dimanfaatkan optimal karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.

Menurut tokoh masyarakat Pantai Timur, pemekaran menjadi satu-satunya solusi logis dan strategis agar daerah mereka dapat mengatur pembangunan sendiri tanpa harus menunggu prioritas dari kabupaten induk.

“Kabupaten yang luas membuat pembangunan tidak bisa merata. Kalau Pantai Timur menjadi kabupaten sendiri, maka kebijakan pembangunan bisa lebih fokus, dan masyarakat akan merasakan dampaknya lebih cepat,” ujar H. Mahyudin, salah satu penggagas pemekaran.

Usulan ini mendapat dukungan kuat dari Gubernur Sumatera Selatan saat itu, Herman Deru, yang menekankan bahwa pemekaran bukan hanya persoalan administratif, tapi lebih kepada keadilan sosial dan percepatan pembangunan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Dua Kabupaten Tetangga Siap Bergabung dengan Calon Provinsi Sumselbar

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Provinsi Baru Sumselbar Menuju Otonomi Lebih Mandiri dan Berdaya Saing

Gubernur Deru secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pantai Timur, sembari memberikan sinyal positif bahwa pemerintah provinsi siap memfasilitasi proses tersebut.

“Kalau pemekaran ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, maka harus kita dukung. Tapi tentu harus melalui kajian yang matang dan mekanisme resmi,” ujar Gubernur Herman Deru dalam kunjungannya ke daerah tersebut.

Salah satu kendala paling krusial yang menjadi dorongan pemekaran adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan tidak layak, khususnya di daerah pesisir.

Kecamatan Cengal, misalnya, sering menjadi sorotan karena jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan rusak berat, bahkan nyaris tak bisa dilalui kendaraan bermotor saat musim hujan. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan Provinsi OKE Menguat di Tengah Moratorium DOB

Sumber: berbagai sumber