Kemenkum Sumsel Gencarkan Sosialisasi Apostille, Perseroan Perorangan, dan Waarmerking di Oku Timur

OKU Timur, 2 Juli 2025, PALPOS.ID — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Tim Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan koordinasi layanan hukum di Kabupaten OKU Timur, Rabu (2/7).

Tim yang terdiri dari Riyan Citra Utami, Anggun Puji Rahayu, Purna Yudha Rujito, dan Loko Dinata mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Kantor Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn.

Di Dukcapil dan Disdikbud, tim mensosialisasikan pentingnya legitimasi dokumen publik melalui layanan Apostille, terutama bagi masyarakat yang akan bekerja, menikah, atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Layanan ini kini dapat diakses secara daring melalui apostille.ahu.go.id.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Kolaborasi Dengan Bupati Lahat, Percepat Pembentukan Pos Bantuan Hukum di 378 Desa/Kelu

BACA JUGA:Herman Deru Dukung Penuh UIN Raden Fatah Buka Fakultas Kedokteran, Jawab Kebutuhan Dokter di Sumsel

Kedua dinas tersebut merespons positif dan memberikan data dukung, termasuk arsip legalisasi terdahulu dan data siswa penerima beasiswa ke Turki.

Sementara itu, di Dinas Koperasi dan UKM, dilakukan sosialisasi kemudahan pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM.

Dengan hanya Rp50.000 dan dokumen sederhana, para pelaku usaha dapat membentuk badan usaha resmi dan menjadi direktur di perusahaannya sendiri.

Dinas Koperasi mencatat terdapat 10.000 UMKM di OKU Timur, dengan 1.000 UKM yang telah berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaporan pajak.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: Alumni Lemhannas Harus Jadi Penyelesai Masalah, Bukan Sekadar Pengamat

BACA JUGA:Inflasi Juni 2025: Inflasi Sumsel Terkendali, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Penutup kegiatan dilakukan dengan koordinasi waarmerking bersama Notaris Lina Lestari, guna memastikan keabsahan dokumen notarial yang akan digunakan di luar negeri.

Kegiatan ini mengacu pada peraturan terkait layanan Apostille, Perseroan Perorangan, dan jabatan notaris, sebagai upaya memperkuat pelayanan hukum yang inklusif dan mendukung mobilitas global masyarakat OKU Timur.

Sumber: