Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Walikota Sampaikan Nota Pengantar LPj APBD 2024

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi serta menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar walikota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin, 7 Juli 2025.

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, didampingi oleh Wakil Ketua I, Ir Dipe Anom, dan Wakil Ketua II, Aryono ST.

Seluruh anggota DPRD Kota Prabumulih hadir dalam rapat tersebut, termasuk Sekretaris DPRD, para anggota legislatif lintas fraksi, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Prabumulih.

Hadir pula Walikota Prabumulih, H Arlan, didampingi oleh Wakil Walikota, Franky Nasril SKom MM, Sekretaris Daerah (Sekda), H Elman ST MM, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Prabumulih.

BACA JUGA:154 Pegawai Harian Lepas Kota Prabumulih Datangi DPRD, Tuntut Nasib Usai Gagal Seleksi PPPK

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Inisiasi Kolaborasi dengan Fakultas Hukum untuk Penempatan Mahasiswa KKN di Posbakum Desa/Kelu

Walikota Sampaikan Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2024

Dalam penyampaian nota pengantar LPj, Walikota Prabumulih, H Arlan, menyampaikan laporan menyeluruh terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Nota pengantar tersebut memuat informasi tentang target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta program-program prioritas yang telah dijalankan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan APBD tahun 2024 telah berjalan cukup baik.

BACA JUGA:Gedung Pemkot Prabumulih Akan Dicat Ulang Jelang HUT Kota ke-23, Ini Kata Walikota H Arlan

BACA JUGA:Kecanduan Aibon, Residivis Kembali Beraksi di Dua Lokasi Termasuk Rumah Ibunya Sendiri, Akhirnya Diciduk Tekab

Beberapa program strategis berhasil direalisasikan sesuai rencana.

Namun, kami juga menyadari masih ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus menjadi evaluasi bersama,” ujar H Arlan dalam pidatonya.

Lebih lanjut, Walikota memaparkan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2024 terealisasi sekitar 95,67 persen dari target yang ditetapkan, dengan rincian kontribusi terbesar berasal dari dana transfer pusat, disusul pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam nota pengantarnya, Walikota H Arlan juga menyampaikan evaluasi atas sejumlah program prioritas.

BACA JUGA:Gaungkan Program Penghijauan Hulu Migas di Prabumulih, Muara Enim, dan Ogan Ilir, PEP Limau Field Tanam 3600 P

BACA JUGA:Walikota Prabumulih Sambut Kepulangan 196 Jemaah Haji di Masjid Jamik Islamic Center

Ia mengakui bahwa beberapa program belum sepenuhnya terealisasi karena hambatan teknis dan administrative.

“Ke depan, kami akan lebih memperkuat sinergi antar-OPD, meningkatkan kapasitas SDM aparatur, serta mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan LPj APBD 2024 ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Pemerintah Kota Prabumulih kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Penyampaian LPj APBD 2024 oleh Walikota bukan hanya formalitas, tetapi juga cermin dari pelaksanaan prinsip good governance di Kota Prabumulih.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan sosial,” tegas Deni. 

Sumber: