Sinergi Pemkot Lubuklinggau dan Pemprov Sumsel Dongkrak PAD Lewat Dukungan Kendaraan Operasional Samsat

PALPOS.ID - Kolaborasi antara pemerintah daerah kembali membuahkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Lubuklinggau menyerahkan bantuan berupa kendaraan operasional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), yang akan digunakan untuk menunjang pelayanan pajak kendaraan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Lubuklinggau.

 

Penyerahan kendaraan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, kepada Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025).

Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BACA JUGA:Kejati Sumsel Serahkan Tiga Aset Bernilai Miliaran, Herman Deru: Ini Penyelamatan Martabat Daerah

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gandeng Garuda Indonesia, Permudah Transportasi Kontingen Pornas Korpri 2025

 

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi tinggi kontribusi Pemkot Lubuklinggau.

Menurutnya, langkah ini bukan sekadar pemberian kendaraan, melainkan wujud kepedulian terhadap kemandirian fiskal daerah.

 

"Saya ucapkan terima kasih atas sumbangsihnya bagi peningkatan pelayanan di kantor Samsat.

Ini bukan hanya soal kendaraan, tapi tentang kesadaran dan partisipasi aktif dalam memperkuat pendapatan daerah," ujar Gubernur.

BACA JUGA:Tanggap Darurat! Feby Deru Kunjungi Korban Kebakaran 1 Ulu, Bantu Logistik dan Trauma Healing

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Herman Deru dan BKN Pusat Sepakat Dorong Transformasi ASN di Era Digital

 

Gubernur menargetkan penerimaan dari PKB dan BBNKB di wilayah Lubuklinggau sebesar Rp 27 miliar.

Namun, ia menegaskan bahwa target tersebut seharusnya tidak hanya dicapai, tetapi juga bisa dilampaui melalui inovasi layanan dan sinergi antarinstansi.

 

Lebih lanjut, Gubernur Herman Deru mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel untuk lebih aktif menyampaikan data kepada kabupaten/kota, termasuk kepala daerah.

Transparansi ini dinilai penting agar bupati dan wali kota dapat turut memantau dan mengawal kinerja penerimaan pajak.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Hadirkan Payung Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Pasca Perceraian

BACA JUGA:Pererat Sinergi, Kakanwil Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Walikota Palembang

 

“Kepala daerah harus tahu berapa potensi pajak kendaraan di wilayahnya, dan sejauh mana realisasi yang sudah masuk ke kas daerah,” tegasnya.

 

Tantangan terbesar, lanjut Herman Deru, adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dari sekitar 4 juta kendaraan yang terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 25% yang aktif membayar pajak.

 

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah menggencarkan edukasi dan sosialisasi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti “Operasi Musi” sebagai upaya penegakan hukum perpajakan.

 

“Dana pembangunan jalan, rambu lalu lintas, hingga fasilitas publik lainnya berasal dari pajak.

Jika pajak dibayar dengan tertib, masyarakat juga akan merasakan langsung manfaatnya,” jelas Herman Deru.

 

Gubernur juga menyoroti program pemutihan pajak yang selama ini dijalankan.

Ia menilai, program tersebut belum cukup efektif tanpa disertai keteladanan, termasuk dari kendaraan dinas pemerintah.

 

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumsel akan memaksimalkan layanan jemput bola menggunakan kendaraan operasional baru tersebut.

Harapannya, pendekatan langsung kepada masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

 

“Wajib pajak adalah raja jika taat.

Tapi jika tidak, bagaimana mungkin menuntut fasilitas yang sebenarnya dibayar dari pajak orang lain?” pungkas Gubernur.

Sumber: