Pemekaran Wilayah Jambi: Wacana Pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir Menghadapi Tantangan Geografis

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Kabupaten Bandar Khalifah Menjadi Pusat Perdagangan

“Dalam lima tahun terakhir, ada sekitar 380 lebih usulan pembentukan daerah otonomi baru, namun terkendala moratorium.

Untuk usulan pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir, jika sudah ada perkembangan, tentu akan disampaikan ke Pemkab Kerinci,” ungkap Dr. Eko Subawo.

Mendorong Pemerataan Pembangunan

Pemekaran Kabupaten Kerinci Hilir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi. 

Dengan wilayah yang lebih kecil dan terfokus, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan publik dan mengelola sumber daya yang ada.

Selain itu, pemekaran ini juga diyakini dapat membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. 

Wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jambi, terutama dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Proses pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir telah berjalan cukup panjang, dengan berbagai dokumen dan kajian yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Meskipun demikian, hambatan moratorium DOB menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. 

Para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah terus berharap agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi. 

Selain itu, dukungan dari DPR dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting untuk mempercepat proses ini.

Jika pemekaran ini berhasil diwujudkan, Kabupaten Kerinci Hilir akan menjadi contoh sukses dari upaya pemekaran wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan pusat pemerintahan yang lebih dekat dan pelayanan publik yang lebih efisien, masyarakat di wilayah hilir diharapkan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. 

Sumber: palpos.disway.id