Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Wacana Pembentukan 2 Provinsi Baru untuk Pembangunan Merata

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Ini Penyebab Gagalnya Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur

Dengan adanya empat daerah pemekaran ini, maka total wilayah yang akan bergabung dalam Provinsi Muna Raya mencapai lima daerah administratif, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Provinsi Kepulauan Buton

Usulan kedua adalah pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. 

Seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah diserahkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Sayangnya, hingga saat ini, realisasi usulan ini masih terhambat oleh moratorium DOB yang belum dicabut.

Provinsi Kepulauan Buton diusulkan mencakup satu kota dan lima kabupaten, yaitu:

Kota Baubau: 

Kota ini diusulkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Buton. Sebagai kota terbesar di wilayah tersebut, Baubau memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk menjadi pusat pemerintahan.

Kabupaten Buton: 

Kabupaten ini merupakan wilayah utama di Kepulauan Buton dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah.

Kabupaten Buton Utara: 

Wilayah ini terkenal dengan potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Kabupaten Buton Tengah: 

Kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Kabupaten Buton Selatan: 

Wilayah ini memiliki keunggulan di sektor agrikultur dan pariwisata bahari.

Kabupaten Wakatobi: 

Sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia, Wakatobi diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi Provinsi Kepulauan Buton melalui sektor pariwisata.

Meski kedua usulan provinsi baru ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. 

Selain moratorium DOB, tantangan lainnya adalah memastikan kesiapan infrastruktur, administrasi, dan anggaran untuk mendukung operasional provinsi baru.

Sumber: palpos.disway.id