Siapkan Lahan 8 Hektar Untuk Sekolah Rakyat

TINJAU : Bupati Edison bersama OPD terkait juga meninjau langsung calon lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang.-Foto:dokumen palpos-
MUARA ENIM, PALPOS.ID - Bentuk komitmen dan keseriusan mendukung program Kementrian Sosial yakni Sekolah Rakyat, Pemkab Muara Enim telah mensiapkan lahan seluas 8 hektar untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muara Enim.
"Ini adalah proyek strategis yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah.
Oleh karena itu kita harus dukung penuh dan harus dapat," tegas Edison, Minggu 8 Agustus 2025.
Menurut Edison, Program Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
BACA JUGA:Jum’at Berkah Polsek Rambang Bagikan Nasi Kotak
BACA JUGA:Manfaatkan Lahan Sempit Untuk Bercocok Tanam
Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.
"Sekolah Rakyat ini benar-benar gratis dan semuanya dibiayai oleh Kemensos, mulai dari asrama, makan, tenaga pendidik, seragam dan sebagainya.
Nanti seluruh anak diasramakan," ujarnya.
Lanjut Edison, untuk mendukung program tersebut, pihaknya akan menyiapkan tiga opsi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ke Kemensos RI tersebut yakni di Desa Muara Lawai, di daerah Trans-AD (Bumi Perkemahan) dan di daerah Gunung Megang.
BACA JUGA:Indeks Reformasi Birokrasi Muara Enim Tertinggi se-Sumsel
BACA JUGA:Gerakan Pangan Murah, Kepedulian Nyata untuk Masyarakat
Karena lahan yang diperlukan cukup sulit seperti luas dan datar minimal harus 8 hektar, satu kawasan, bebas banjir, bebas polusi, jauh dari SUTET dan sebagainya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menawarkan tiga opsi lahan tersebut ke Kemensos RI dan mudah-mudahan ada yang disetujui.
"Kita ingin generasi SDM Muara Enim kedepan akan lebih baik terutama dari pendidikan dan bisa mengurangi angka kemiskinan," harapnya.
Sementara itu, Kadinsos Muara Enim Lido Septontoni, menjelasakan bahwa program Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 8 hektar sebab akan dibangun berbagai sarana prasarana mulai dari gedung asrama, gedung sekolah, lapangan bola dan sebagainya yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp200 milyar dari bantuan dana pusat.
BACA JUGA:Hakim Kembalikan Berkas Tipiring Kades Tanjung Terang
BACA JUGA:Siap Hadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 8 Hektar Lahan Gambu, 2 Hektar Mineral Terbakar
Lanjut Kadinsos, proyek Sekolah Rakyat ini pada tahun 2026 se-Indonesia akan dibangun sebanyak 200 unit saja.
Dan pada tahap pertama sudah 53 daerah yang sudah mendapatkan persetujuan untuk dibangun, sedangkan sisanya akan menyusul ditahap kedua.
Pemkab Muara Enim akan berupaya bisa mendapatkannya pada tahap kedua ini.
"Nanti sekolah rakyat tersebut akan menampung 1000 siswa se-Kabupaten Muara Enim mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi sekolahnya terpadu.
Bahkan juga akan direncanakan bangun Politeknik," ujarnya.
Dijelaskannya, program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dimana, sasaran program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masih dikatakan Lido, bahwa sekolah rakyat ini gratis mulai dari biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan peralatan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Lalu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah ber-asrama, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas belajar serta kebutuhan dasar lainnya tanpa biaya.
Kemudian untuk kurikulum Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional, dengan tambahan materi khusus yang menekankan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan sesuai kebutuhan siswa di lingkungan mereka.
Untuk tenaga pengajar akan direkrut dari tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi.
Pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai mitra.
"Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Bagi daerah yang sudah disetujui tahun ini mereka sudah menerima siswa. Jadi sayang sekali jika dilewatkan," terangnya.(ozi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: