Pemekaran Wilayah Aceh: Wacana Pembentukan Dua Provinsi Baru untuk Menjaga Keutuhan NKRI

Dengan adanya dua provinsi baru, pembangunan di wilayah yang selama ini kurang tersentuh dapat lebih merata.

Perpendek Rentang Kendali: 

Pemekaran wilayah akan memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien.

Peningkatan Kesejahteraan: 

Dengan pengelolaan yang lebih fokus dan dekat dengan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat.

Peningkatan Infrastruktur: 

Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah baru dapat lebih diprioritaskan, sehingga aksesibilitas dan konektivitas wilayah meningkat.

Penguatan Identitas Daerah: 

Dengan pemekaran, identitas dan budaya daerah dapat lebih diangkat dan dilestarikan.

Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Barat Selatan Aceh (PBSA), Fadhli Ali, menyatakan bahwa pemekaran Provinsi Aceh harus tetap diperjuangkan. 

Masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) memperjuangkan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). 

Fadhli Ali menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara juga harus terus diperjuangkan agar semuanya terealisasi.

Namun, pemekaran wilayah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Moratorium DOB: 

Hingga saat ini, Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium DOB, sehingga proses pemekaran belum bisa dilanjutkan secara resmi.

Kesiapan Administrasi: 

Pemekaran wilayah membutuhkan kesiapan administrasi yang matang, mulai dari pengelolaan keuangan hingga sumber daya manusia.

Pendanaan: 

Pemekaran wilayah membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur baru maupun operasional pemerintahan.

Politik Lokal: 

Pemekaran wilayah seringkali menghadapi dinamika politik lokal yang kompleks, yang bisa menghambat proses pemekaran.

Sumber: palpos.disway.id