Sumsel Zero Konflik, Herman Deru Pastikan Dukungan Penuh Cegah Pelanggaran HAM Berat

 

PALPOS.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah dan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada Rabu (1/10/2025) di Ruang Tamu Gubernur Sumsel.

 

Pertemuan ini membahas identifikasi, pencarian data, serta pengumpulan fakta terkait peristiwa pelanggaran HAM berat di wilayah Sumsel.

Gubernur menilai peran lembaga baru yang dibentuk Kemenkumham sangat strategis karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian catatan masa lalu, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

BACA JUGA:Sekda Edward Candra Pimpin Rapat Finalisasi, Sumsel Targetkan Sukses Gelar Pornas Korpri XVII 2025

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Serahkan SK kepada 6 orang PPPK Paruh Waktu, SDM Tambahan Untuk Peningkatan Pelayanan

 

“Lembaga ini sangat mulia. Saya tertarik dengan istilah peta jalan yang disampaikan tadi. Jadi, tugas kita bukan hanya menyelesaikan masalah lalu, tetapi juga melakukan pencegahan agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujar Herman Deru.

 

Sumsel Dikenal Zero Konflik

Herman Deru menuturkan bahwa Sumsel dikenal sebagai daerah dengan label Zero Konflik.

Keberagaman masyarakatnya—terdiri dari 9 suku asli dengan 17 bahasa daerah—hidup rukun dalam harmoni sosial.

BACA JUGA:Momentum Hari Kesaktian Pancasila, Kemenkum Sumsel Ajak ASN Kokohkan Persatuan

BACA JUGA:Astra Motor Sumsel Gelar Seminar Inspiratif di Universitas Sriwijaya, Angkat Tema Sustainable Living

Menurutnya, karakter masyarakat Sumsel keras, namun mudah diajak berunding.

 

“Orang Palembang itu sejatinya berwatak keras, tetapi mudah diajak berunding. Konflik di Sumsel rata-rata masalah tanah, baik dengan perusahaan maupun antarwarga.

Namun, sebagian besar bisa diselesaikan lewat musyawarah tanpa menimbulkan eskalasi besar,” jelasnya.

 

Selain konflik agraria, Herman Deru juga menyinggung persoalan politik, baik saat Pilkada maupun Pileg.

BACA JUGA:Percepatan Infrastruktur: Flyover Muara Enim Jadi Fokus PSN, Herman Deru Tegaskan Manfaat Ekonomi

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dukung Penuh Pembentukan UPT Jaminan Produk Halal di Sumsel

Menurutnya, residu politik di Sumsel cenderung minim karena masyarakat lebih memilih jalur ekonomi ketimbang mempertahankan perbedaan politik.

 

“Sejarah mencatat Sumsel relatif minim catatan pemberontakan. Masyarakat lebih memilih berdagang ketimbang berkonflik,” tegasnya.

 

Peta Jalan Penyelesaian HAM

Dalam kesempatan yang sama, Stafsus Kemenkumham RI, Yosef Sampurna Nggarang, menilai kondisi Palembang dan Sumsel cukup kondusif dalam aspek HAM.

Meski demikian, pendataan tetap diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya terkait peristiwa 1965 dan 1998.

 

Yosef menegaskan bahwa pihaknya sedang menyusun peta jalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Penyusunan ini dilakukan dari bawah, dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki catatan peristiwa HAM di masa lalu.

 

“Seluruh konflik kami data sesuai instruksi Pak Menteri. Penyusunan dilakukan dari bawah, mulai dari daerah-daerah yang memiliki catatan terkait peristiwa HAM di masa lalu,” ujarnya.

 

Komitmen Bersama

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pola kerja sama yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Herman Deru menekankan bahwa keberhasilan mencegah pelanggaran HAM berat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat daerah.

 

“Komitmen ini harus berjalan bersama. Sumsel siap mendukung peta jalan yang dibuat Kemenkumham, karena kita ingin menjaga warisan zero konflik dan memastikan generasi mendatang terbebas dari potensi pelanggaran HAM berat,” tutup Herman Deru.

 

 

Dengan dukungan penuh Pemprov Sumsel, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan pelanggaran HAM berat, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat Sumsel yang selama ini menjadi teladan bagi daerah lain.

Sumber: