Pembebasan Lahan Jalan Jensu Prabumulih Kembali Gagal, Warga Dusun Prabumulih Minta Kejelasan dari Pemkot

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Rencana pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Jenderal Sudirman (Jensu) di kawasan Dusun Prabumulih, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, kembali menemui jalan buntu. 

Proyek yang sudah lama direncanakan ini, mulai dari tikungan Padi hingga simpang empat lampu merah Bawah Kemang, kembali gagal dilaksanakan tahun ini.

Alasannya pun masih sama seperti sebelumnya, tidak tersedianya anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih serta ketidaksesuaian harga lahan antara pemerintah dan masyarakat.

Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman sebenarnya telah lama masuk dalam agenda strategis Pemkot Prabumulih untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan memperlancar arus kendaraan di jalur utama tersebut.

BACA JUGA:Dukung Program Kampung Iklim, PEP Pendopo Field Latih Petani PALI Olah Pupuk Organik dari Bahan Lokal

BACA JUGA:Dukung SPBE, Pemkot Prabumulih Dorong OPD Gunakan Aplikasi ROMANTIK Secara Real Time

Namun, sejak beberapa tahun terakhir, rencana pembebasan lahan di kawasan itu tak kunjung terealisasi.

Isu yang beredar menyebutkan, Pemkot Prabumulih kembali gagal melaksanakan pembebasan lahan karena tidak adanya alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Selain persoalan anggaran, perbedaan harga tanah yang cukup mencolok antara hasil kajian resmi dengan permintaan masyarakat juga menjadi penyebab utama.

Berdasarkan hasil Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), harga tanah di kawasan Dusun Prabumulih ditaksir sekitar Rp3,3 juta per meter persegi, belum termasuk nilai tanam tumbuh di atas lahan tersebut.

BACA JUGA:HUT Prabumulih ke-24 dan Pertamedika IHC ke-28, Ratusan Warga Dapat Layanan Operasi Katarak Gratis

BACA JUGA:Dua Hari Tak Keluar Rumah, Seorang Lansia di Prabumulih Ditemukan Tergeletak Tak Bernyawa

Namun di sisi lain, isu yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa warga meminta harga sekitar Rp9 juta per meter persegi, atau hampir tiga kali lipat dari hasil penilaian resmi.

Kabar batalnya rencana pembebasan lahan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom.

Sumber: