Provinsi Sumselbar dimaksud merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel selaku provinsi induk.
Ketiga alasan tersebut yakni kesiapan infrastruktur, faktor geografis, dan faktor sosial politik Kota Lubuklinggau itu sendiri.
Demikian ditegaskan Pengamat Politik Eka Rahman, saat diwawancarai Linggau Pos (Grup Palpos.id), Minggu 30 April 2023.
BACA JUGA:Ini Alasan dan Penyebab 9 DOB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Belum Disetujui...
BACA JUGA:3 Syarat untuk Pemekaran Daerah, Serta Dampak Positif DOB Kabupaten Baru...
Dimana, Eka Rahman menyatakan untuk menjadi daerah otonomi baru atau DOB itu ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi.
Yakni persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan.
Dan semuanya itu sesuai dengan aturan yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomis Daerah atau Otoda, dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Otoda.
‘’Makanya apabila persyaratan itu terpenuhi, maka pembentukan Provinsi Sumselbar yang merupakan pemekaran Provinsi Sumsel, bakal terwujud,” ungkap Eka Rahman.
BACA JUGA:Masyarakat PMDOB R2L Ancam jadi Oposisi Pemkab Muara Enim, Ini Permintaannya...
BACA JUGA:CDOB Gelumbang Masih Terkendala Moratorium, Ini Kata Pj Bupati Muara Enim...
Akan tetapi, sambung Eka Rahman, selain persyaratan tersebut, kesepakatan kabupaten/kota yang tergabung Provinsi Sumselbar untuk menyelesaikan berbagai isu provinsi baru juga sangat penting.
‘’Diantaranya yakni terkait letak ibukota Provinsi Sumselbar nantinya. Yakni apakah di Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, atau Kabupaten Lahat,” jelas Eka Rahman.
Namun, kata Eka Rahman, peluang Kota Lubuklinggau menjadi ibukota Provinsi Sumselbar sangat potensial sekali.
Meskipun secara teknis perlu kajian secara terintegrasi menyangkut daerah potensial menjadi ibukota provinsi baru tersebut.