Dikutip dari laman unpas.ac.id, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik di Provinsi Jawa Barat menolak hal itu.
Diantaranya Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi yang tegas menolak wacana Provinsi Sunda Raya tersebut.
Kemudian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menolak usulan Provinsi Sunda Raya penggabungan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta itu.
Alasan penolakan keduanya karena pembentukan Provinsi Sunda Raya hanya ilusi dan terlalu menghayal, serta tak ada dasar yang logis.
Karena pembangunan daerah itu tak bisa hanya berdasarkan romantisme sejarah, namun harus berdasarkan kajian dan kepentingan.
Selanjutnya, selama ini yang dilakukan pemerintah yakni pemekaran wilayah atau pemekaran daerah, bukan penggabungan daerah.
Sebab, alasan pemekaran wilayah sendiri untuk pemerataan pembangunan, serta untuk mempercepat rentang kendali birokrasi pemerintahan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, 14 Kecamatan Gabung Kabupaten Subang Utara
Namun, wacana Provinsi Sunda Raya ini terus bergulir, karena masih sekedar usulan dan sesuai dengan sejarah masa lalu.
Akan tetapi apakah Provinsi Sunda Raya ini akan terwujud atau tidak, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah yang berwenang.
Diberitakan Palpos.id sebelumnya, wacana dan usulan pemekaran wilayah terus bergulir disejumlah daerah di Indonesia ini.
Untuk di Provinsi Jawa Barat atau Jabar tercatat ada 12 kabupaten wacanakan bentuk daerah otonomi baru atau DOB.
BACA JUGA:Inilah 5 Kabupaten Banyak Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, Apakah Kabupaten Bandung Masuk?