KENDARI, PALPOS.ID – Wacana pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara bentuk Provinsi Kepulauan Buton terus bergulir, walaupun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.
Dan ternyata banyak potensi SDA di wilayah calon Provinsi Kepulauan Buton tersebut. Hanya saja selama ini Sumber Daya Alam atau SDA itu belum dikelola secara maksimal.
Diantara potensi SDA calon Provinsi Kepulauan Buton itu yakni sektor perikanan dan pertambangan. Salah satu hasil tambang yang terkenal yakni aspal Buton.
Selain hasil perikanan dan pertambangan, juga ada potensi SDA dibidang pariwisata. Salah satu sektor wisata itu yakni Taman Nasional Wakatobi. Serta banyak potensi SDA lainnya.
Terkait pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ini kata Ketua Presidium Komiter Nasional Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton atau KNP3-Kepton Drs Alimudin MSI, beberapa waktu yang lalu.
Dimana, KNP3-Kepton bersama Sultan Buton Izat Manarfa sudah melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi II DPR RI. Hasilnya DPR RI akan tindaklanjuti usulan provinsi baru ini.
Artinya saat ini pembentukan Provinsi Kepulauan Buton hanya terganjal moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat. Karena semua persyaratan administratif sudah terpenuhi.
‘’Jadi jika moratorium DOB dicabut Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan Provinsi DOB Provinsi Kepulauan Buton segera terwujud,” tegas Alimudin.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dua Pilihan Calon Ibukota Provinsi Kepulauan Buton
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Kota dan 5 Kabupaten Gabung Provinsi Kepulauan Buton
Ada lagi pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara usul provinsi baru 1 kota dan 5 kabupaten gabung Provinsi Kepulauan Buton.
Menariknya, sebenarnya usulan provinsi DOB itu sudah sejak lama digaungkan. Bahkan, sebelumnya bernama Provinsi Buton Raya, sebelum diganti usulan Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton.
Bahkan, usulan provinsi baru ini mendapat dukung dari Sultan Buton, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.