''Alasannya karena Karhutla itu selalu terjadi setiap tahunnya termasuk di Provinsi Sumsel ini. Anehnya kasus Karhutla ini sangat sulit untuk dituntaskan," tegas Yuliusman.
BACA JUGA:Tim Patroli Satgas Karhutla Kodim 0402/OKI Berhasil Padamkan Api
BACA JUGA:Kabut Asap Karhutla, Dewan Minta Disdik Liburkan Sekolah
Diketahui, sejak awal Juni 2023, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah diselimuti bencana asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLAH).
Merespon kejadian tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Provinsi Sumatera Selatan 2023 dibentuk.
Koalisi ini terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat sipil di Sumsel, yang memiliki fokus pada penyelamatan lingkungan dan hutan, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta pelayanan dan pembiayaan publik di provinsi tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap: Sejarah dan Perjalanan
Bencana asap yang melanda Sumsel seharusnya dapat diantisipasi, mengingat telah ada peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BACA JUGA:Pastikan Relawan Satgas Karhutla Sehat dan Bugar, Nakes di OKI Ikut Ambil Peranan
BACA JUGA:Waduh, Sejumlah Camat Abai Saat Rapat Evaluasi Karhutla, Ada yang Main HP, Ngobrol hingga Telponan
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam siaran pers pada 27 Maret 2023, telah mengingatkan tentang cuaca kering fenomena El-Nino 4 tahunan.
Koalisi ini melibatkan anggota-anggota yang memiliki latar belakang dan kepedulian yang beragam, telah berupaya melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan adaptasi dampak bencana asap kepada masyarakat yang terdampak.
Pemantauan dan Sebaran Titik Panas
Koalisi secara intensif memantau sebaran titik panas (hotspot) dan lahan terbakar di provinsi Sumsel.
Hasil pemantauan periode 1 Januari hingga 30 November 2023 menunjukkan bahwa terdapat 6.231 titik panas, dengan 3.554 di antaranya berada di lahan gambut.
BACA JUGA:Karhutla Jadi Atensi Pj Gubernur Sumsel