Keinginan untuk memisahkan diri dari Jawa Barat sudah membayangi Banten sejak tahun 1950 pada masa Orde Baru. Meskipun perjuangan itu telah dimulai sejak lama, sejumlah hambatan menghampiri.
1. Ketidakmampuan Pemerintah Jawa Barat
Salah satu penyebab kuat terbentuknya keinginan tersebut adalah ketidakmampuan pemerintah Jawa Barat dalam melakukan pemerataan pembangunan.
Banten, dengan kontribusi pendapatan yang signifikan dari kawasan industri di Tangerang dan Cilegon, merasa kurang mendapatkan perhatian yang sepadan.
Pada tahun 1953, muncul keinginan untuk meningkatkan status wilayahnya.
Seiring diberikannya status keistimewaan pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan tuntutan serupa yang diajukan oleh Aceh, masyarakat Banten merasa seharusnya mereka juga mendapatkan perlakuan istimewa, terutama karena sejarah ketangguhannya melawan penjajah Belanda.
2. Proses Pembentukan Provinsi Banten pada Era Reformasi
Dengan berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era Reformasi, Banten mendapatkan momentum untuk merealisasikan impian memisahkan diri dari Jawa Barat.
Pada tanggal 4 Oktober 2000, Banten secara resmi menjadi wilayah provinsi tersendiri, mengakhiri dekade panjang perjuangan.
3. Faktor Pemerataan Pembangunan
Keinginan untuk memperoleh pemerataan pembangunan menjadi alasan utama Banten memilih jalur otonomi.
Pemerintah Jawa Barat dianggap kurang mampu mengelola dan mendistribusikan pembangunan secara merata di wilayah Banten, terutama mengingat kontribusi signifikan dari sektor industri.
4. Luasnya Wilayah Banten
Banten memiliki wilayah yang sangat luas, membentang dari Ujung Kulon hingga Tangerang, yang menimbulkan kendala administratif bagi pemerintah Jawa Barat dalam mengelola daerah seluas itu.
Dengan memisahkan diri, Banten dapat lebih fokus dan efektif dalam mengurus wilayahnya sendiri.
5. Perbedaan Kultur sebagai Identitas