Salah satunya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara.
Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
Mantan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hary Sarundajang, memberikan dukungannya terhadap ide pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
Menurutnya, rencana ini sejalan dengan grand desain penataan daerah yang telah disusun.
Kawasan Bolaang Mongondow yang terus berkembang menjadi alasan kuat untuk memberikan status provinsi, apalagi telah memenuhi syarat sebagai daerah otonomi baru.
Aspek Geografis dan Administratif
Dengan terbentuknya Provinsi Bolaang Mongondow Raya, wilayah ini akan terbagi menjadi sekitar 39 kecamatan dan 54 desa atau kelurahan.
Kotamadya Kotamobagu, yang menjadi kota utama, akan diusulkan sebagai calon ibukota provinsi baru ini.
Ini menandakan peran penting kotamadya tersebut dalam dinamika perkembangan wilayah.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Pemekaran wilayah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat Bolaang Mongondow Raya.
Peningkatan otonomi daerah diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, pemerataan pembangunan diharapkan dapat mengurangi disparitas antara wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.
Proses Pembentukan Provinsi
Meskipun rencana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, namun prosesnya tidaklah mudah.
Langkah-langkah administratif dan persetujuan dari Pemerintah Pusat menjadi tahapan krusial dalam mewujudkan pemekaran ini.