Provinsi baru ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang meliputi beberapa wilayah administratif penting seperti Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Muratara.
Dalam perencanaan ini, Kota Lubuklinggau dan Kota Pagaralam menjadi kandidat potensial untuk menjadi ibu kota provinsi baru ini.
Dukungan Dari Berbagai Pihak
Rencana pemekaran ini mendapat dukungan kuat dari berbagai tokoh politik terkemuka di Sumsel, termasuk H. Ridwan Mukti, yang merupakan figur penting dalam politik Sumsel.
Meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru, dukungan dari tokoh-tokoh seperti H. Ridwan Mukti, mantan Gubernur Bengkulu dan mantan Bupati Mura, memberikan dorongan yang signifikan untuk percepatan proses pemekaran.
Komitmen Tim Presidium dan Masyarakat
Tim Presidium Provinsi Sumselbar, yang dipimpin oleh Wahisun Wais dan didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat, seperti I Wayan Kocap, Bastarie Ibrahim, Andi Lala, Sumardiono, dan Kenny, telah berkomitmen untuk mengakselerasi proses pemekaran.
Melalui silaturahmi yang dilakukan dengan H. Ridwan Mukti, tim tersebut berhasil memperoleh dukungan tambahan untuk langkah-langkah yang akan diambil.
Langkah Konkret Menuju Pemekaran
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meminta dukungan tertulis dari kepala daerah dan DPRD di wilayah yang tergabung dalam rencana pemekaran.
Meskipun pengesahan formal masih akan dilakukan di masa yang akan datang, dukungan konkret ini dianggap sebagai langkah awal yang penting.
Langkah ini sejalan dengan syarat pemekaran yang mensyaratkan dukungan dari minimal lima wilayah administratif, sedangkan Provinsi Sumsel Barat sudah mendapat dukungan dari dua kota dan empat kabupaten.
Dampak Positif Pemekaran Bagi Masyarakat
Dampak positif dari pemekaran ini sangatlah signifikan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat memudahkan pelayanan pemerintah dan meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Langkah Selanjutnya Menuju Pemekaran