Sejarah dan Motivasi Pemekaran
Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru.
Proses ini telah berlangsung cukup lama dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh politik.
Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan ini sudah mengantongi Surat Presiden (Surpres), yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat pada masa itu.
Namun, karena moratorium pemekaran wilayah yang belum dicabut, realisasinya masih tertunda.
Lamhot Sinaga, anggota DPR RI, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Tapanuli hanya tinggal menunggu waktu.
“Pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu. Karena sudah ada Surat Presiden (Surpres) zaman Pak SBY. Surat Presiden ini kan dokumen resmi Negara. Artinya, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias pasti akan menjadi prioritas,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Wilayah dan Penduduk Provinsi Tapanuli
Provinsi Tapanuli diusulkan mencakup enam kabupaten/kota: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga, dan Kabupaten Humbang Hasudutan.
Setelah memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Tapanuli akan memiliki luas wilayah 12.75 ribu kilometer persegi, atau sekitar 20 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 72.981 kilometer persegi.
Luas wilayah ini hampir dua kali lipat dari luas Provinsi Bangka Belitung (6.6 ribu kilometer persegi).
Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk di wilayah yang diusulkan untuk menjadi Provinsi Tapanuli mencapai 1.32 juta jiwa, atau sekitar 9 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 14.79 juta jiwa.
Dengan jumlah penduduk ini, Provinsi Tapanuli diharapkan dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ibukota dan Potensi Wisata
Untuk ibukota Provinsi Tapanuli, ada beberapa opsi yang dipertimbangkan. Wilayah Siborong-borong atau Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara adalah kandidat utama, namun Kota Sibolga juga dipertimbangkan sebagai opsi kedua.
Penetapan ibukota ini akan sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pemerintahan provinsi baru ini.