Selanjutnya, usulan pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Setelah itu, usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Kendala dan Tantangan
Salah satu kendala utama dalam pemekaran wilayah adalah moratorium DOB yang masih berlaku.
Pemerintah pusat memberlakukan moratorium ini untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemekaran wilayah yang dianggap belum efektif dalam beberapa kasus sebelumnya.
Moratorium ini membuat proses pemekaran menjadi terhambat dan membutuhkan lobi serta advokasi yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Selain itu, pemekaran wilayah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Pembentukan infrastruktur baru, seperti gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, memerlukan anggaran besar.
Oleh karena itu, kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemekaran.
Potensi Manfaat Pemekaran
Pemekaran wilayah memiliki potensi manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.
Dengan adanya kabupaten baru, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dan lebih cepat.
Pemerataan pembangunan juga dapat lebih mudah dilakukan karena fokus pembangunan tidak lagi terpusat di ibukota kabupaten induk.
Selain itu, pemekaran wilayah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Masyarakat di daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerah.