BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Pertanda Kekuatan Besar Bermain di Balik Layar?
BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Ahmad Doli Kurnia Tegaskan Bukan Terseret Kasus Korupsi
Namun, tidak semua pihak setuju dengan wacana tersebut.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menegaskan bahwa calon ketua umum harus berasal dari kalangan pengurus partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Agung menyatakan, Bahlil tidak memenuhi syarat ini karena tidak pernah menjabat sebagai pengurus di Partai Golkar.
Agung Laksono tidak sendirian dalam pandangannya. Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan tokoh senior partai, juga menyuarakan keprihatinan yang sama.
JK menegaskan bahwa calon ketua umum harus memiliki pengalaman sebagai pengurus partai setidaknya lima tahun di tingkat pusat dan satu tahun di tingkat daerah atau provinsi.
JK juga menolak wacana mempercepat musyawarah nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru sebelum Desember 2024.
Munas Golkar dan Masa Depan Partai Beringin
Dengan berbagai pandangan yang muncul, masa depan Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru masih menjadi tanda tanya besar.
Munas Golkar yang direncanakan pada Desember 2024 akan menjadi momen krusial bagi partai ini untuk menentukan arah kepemimpinan selanjutnya.
Apakah Bahlil Lahadalia akan berhasil menggeser tokoh-tokoh senior dan menjadi ketua umum, ataukah Golkar akan memilih sosok lain yang lebih sesuai dengan tradisi dan aturan partai?
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Golkar harus memastikan bahwa transisi kepemimpinan ini tidak mengganggu persiapan mereka dalam menghadapi Pilkada 2024 dan Pemilu 2024.
Partai yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di Indonesia ini harus menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas internal dan tetap menjadi kekuatan politik yang disegani.
Jadi, kontroversi terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan wacana penggantian oleh Bahlil Lahadalia mencerminkan dinamika politik yang kompleks di tubuh partai tersebut.
Dukungan dan penolakan terhadap Bahlil menjadi gambaran bagaimana persaingan internal dan berbagai kepentingan bermain di belakang layar.