Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan baseline yang ditetapkan agar ada fleksibilitas bagi presiden terpilih dalam menyesuaikan prioritas anggaran setelah dilantik.
“Karena semuanya di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih menentukan (anggaran) yang disesuaikan dengan prioritas dengan kabinetnya,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8).
Dinamika Anggaran dan Tantangan Pembangunan IKN di Tengah Peralihan Kepemimpinan
Anggaran kecil untuk IKN ini juga mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di tengah peralihan kepemimpinan.
Dengan Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, ada harapan bahwa pemerintahan baru akan membuat penyesuaian signifikan terhadap RAPBN 2025, termasuk menambah alokasi untuk pembangunan IKN.
Menurut Sri Mulyani, banyak alokasi anggaran yang dipatok pada baseline agar pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengubahnya sesuai kebutuhan.
Hal ini berlaku tidak hanya untuk IKN, tetapi juga untuk sejumlah kementerian dan lembaga lainnya yang mendapatkan anggaran kecil.
“Overall dari APBN ini, pemerintahan bisa berjalan. Meskipun dengan Kementerian Pertanian (anggaran kecil) tadi dengan uang sekian dan program sekian, kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru,” ujarnya.
Tantangan Besar dalam Mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Baru
Kritik Ribka dan alokasi anggaran yang minimal menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru yang layak huni.
Proyek ambisius ini membutuhkan infrastruktur yang matang dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan warga dan fungsi pemerintahan.
Namun, dengan anggaran yang terbatas dan kondisi lapangan yang masih jauh dari ideal, banyak pihak yang meragukan apakah IKN dapat memenuhi harapan besar yang telah ditempatkan padanya.
Selain itu, peralihan pemerintahan yang akan datang juga menambah kompleksitas proyek ini.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya akan menghadapi tantangan besar dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk apakah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk IKN atau mengalihkan fokus ke proyek-proyek lain.