Pengajuan Usulan Pemekaran: Pemerintah daerah bersama masyarakat harus mengajukan usulan pemekaran ke pemerintah pusat. Usulan ini harus didukung dengan data dan argumen yang kuat mengenai kebutuhan dan manfaat dari pemekaran tersebut.
Kajian dan Studi Kelayakan: Pemerintah pusat akan melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap usulan pemekaran. Kajian ini meliputi berbagai aspek, seperti administrasi, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pembahasan di DPR: Setelah kajian dan studi kelayakan selesai, usulan pemekaran akan dibahas di DPR. Jika disetujui, DPR akan mengesahkan undang-undang mengenai pembentukan provinsi baru.
Pembentukan Pemerintah Daerah Baru: Setelah undang-undang disahkan, pemerintah akan membentuk pemerintahan daerah baru untuk provinsi yang baru terbentuk. Hal ini meliputi penunjukan pejabat sementara hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah daerah baru harus segera melakukan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
Dampak Pemekaran Terhadap Masyarakat
Pemekaran wilayah Barito Raya diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti:
Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan terbentuknya provinsi baru, diharapkan pelayanan publik dapat lebih cepat dan merata. Pemerintah daerah baru dapat lebih fokus dalam melayani kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Pemekaran wilayah biasanya diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Dengan adanya provinsi baru, diharapkan akan ada lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah baru dapat lebih fokus dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan di wilayahnya.
Penguatan Identitas Budaya: Pemekaran wilayah juga dapat membantu penguatan identitas budaya masyarakat setempat. Dengan memiliki provinsi sendiri, masyarakat dapat lebih leluasa dalam mengembangkan dan melestarikan budaya mereka.
Tantangan Pemekaran
Meski memiliki banyak harapan, pemekaran wilayah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:
Koordinasi Antar Wilayah: Pemekaran wilayah memerlukan koordinasi yang baik antar wilayah yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
Pengelolaan Sumber Daya: Pemekaran wilayah juga memerlukan pengelolaan sumber daya yang baik. Pemerintah daerah baru harus mampu mengelola sumber daya alam dan manusia yang ada untuk mendukung pembangunan.
Pembiayaan Pembangunan: Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah baru harus mampu mencari sumber pembiayaan yang cukup untuk mendukung pembangunan.