Lonjakan PHK Capai 46 Ribu Kasus Sejak Januari-Agustus 2024: Fokus Utama Kemnaker dan Tantangan di Masa Depan

Rabu 04-09-2024,07:49 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yen_har

Eisha menekankan pentingnya upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang terkena dampak PHK.

"Pemerintah perlu segera memberikan subsidi kepada korban PHK dan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka," kata Eisha dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada 27 Agustus 2024 lalu. 

Eisha juga menyoroti pentingnya mempercepat masa tunggu para pencari kerja agar mereka dapat segera kembali bekerja. 

"Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat," ujarnya.

Dalam jangka panjang, Eisha menyarankan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih mendasar. 

Langkah-langkah seperti reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan menarik lebih banyak investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menjadi sangat penting. 

"Transformasi ekonomi jangka panjang diperlukan agar Indonesia bisa lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," tambahnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi PHK

Selain upaya dari pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengatasi gelombang PHK yang terjadi di berbagai wilayah. 

Pemerintah daerah di provinsi-provinsi terdampak seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Di Jawa Tengah, misalnya, pemerintah daerah bisa memperkuat sektor industri kreatif dan pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi baru. 

Mengingat potensi pariwisata Jawa Tengah yang besar, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan destinasi wisata dan pelestarian budaya lokal dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif.

Di Jakarta, pemerintah daerah bisa mendorong digitalisasi dan transformasi sektor jasa melalui insentif dan program pelatihan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). 

Dengan mempercepat adaptasi teknologi, sektor jasa di Jakarta bisa lebih tangguh menghadapi perubahan ekonomi global.

Sementara di Banten, pengembangan infrastruktur dan investasi di sektor industri hijau bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan pada industri baja dan petrochemical yang kini mengalami penurunan. 

Dengan beralih ke industri yang lebih berkelanjutan, Banten bisa menciptakan lapangan kerja baru yang lebih stabil dan ramah lingkungan.

Kategori :