Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menilai bahwa sistem Pilkada langsung yang diterapkan saat ini tidak efisien karena membutuhkan anggaran besar.
BACA JUGA:8 Gugatan Pilkada di Sumsel Masuk MK: Empat Lawang dan Pagaralam Sumbang Dua Gugatan
BACA JUGA:Tingkatkan Patroli Pasca Pilkada Serentak 2024
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, seperti Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPR/DPRD, ya sudah. DPRD itu yang memilih gubernur atau bupati,” ungkap Prabowo.
Prabowo berpendapat bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi beban keuangan negara. Ia menyebut bahwa pola tersebut telah diterapkan dengan sukses di beberapa negara lain.
Potensi Perubahan dan Tantangan
Pernyataan Presiden Prabowo menimbulkan beragam respons dari berbagai pihak. Beberapa mendukung dengan alasan efisiensi, sementara yang lain menilai bahwa Pilkada langsung adalah wujud demokrasi partisipatif yang harus dipertahankan.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU menekankan bahwa diskusi mengenai perubahan sistem pemilu harus melibatkan kajian mendalam serta partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan lainnya.
BACA JUGA:Sah! Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran: Pramono Anung-Rano Karno Raih 50,06% Suara
BACA JUGA:PDIP Pertimbangkan Paslon Baru di Pangkalpinang dan Bangka pada Pilkada Ulang 2025
“Yang terpenting adalah menciptakan sistem pemilu yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga tetap mencerminkan prinsip demokrasi yang kuat,” pungkas Afifudin.