Mendagri Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Ubah Mindset Kelola Anggaran Demi Tingkatkan Pendapatan

Rabu 18-12-2024,16:44 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yen_har

PALPOS.ID - Mendagri Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Ubah Mindset Kelola Anggaran Demi Tingkatkan Pendapatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerukan kepada kepala daerah untuk mengubah cara berpikir dalam pengelolaan anggaran. 

Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). 

Menurut Tito, banyak kepala daerah yang selama ini lebih fokus pada pengeluaran anggaran, tetapi kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

BACA JUGA:Wacana institusi Polri Dibawah Kemendagri, Praktisi Hukum : Tantangan untuk Buktikan Integritas

BACA JUGA:Wamendagri Soroti Kekurangan Pilkada Serentak: Minim Pengawasan dan Isu Lokal Terabaikan

"Tolonglah mindset-nya berubah, karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan," ujar Tito dalam sambutannya.

Tito menegaskan bahwa fokus pengelolaan anggaran harus berorientasi pada efisiensi dan inovasi. 

Ia mencontohkan, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja, dengan pengelolaan belanja yang efisien, maka lebih banyak kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan untuk masyarakat. 

"Kalau pendapatannya banyak, melebihi belanja, belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit dan maju," tambahnya.

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Revitalisasi Kambang Iwak dan Destinasi Heritage Palembang

BACA JUGA:Banyak Honorer Titipan Tim Sukses di Pemerintahan Daerah: Pemicunya dan Solusi dari Mendagri Tito Karnavian

Esensi otonomi daerah, menurut Tito, adalah kemandirian setiap wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

Namun, ia juga menyoroti adanya usulan pemekaran daerah yang seringkali belum dibarengi dengan kesiapan pengelolaan setelah pemekaran terjadi.

Pemekaran Bukan Sekadar Bagi Duit

Tito mengingatkan agar pemekaran daerah tidak hanya dijadikan alasan untuk membagi anggaran semata. 

Kategori :