Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara yang terintegrasi akan mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Dengan total penduduk sekitar 800.000 jiwa, Kupang Raya memiliki modal sosial yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sebagian besar penduduk di wilayah ini masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional.
Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, pengembangan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Kabupaten Pantar juga harus menjadi prioritas.
Masyarakat di wilayah Kupang Raya menyambut baik rencana pemekaran ini.
Mereka berharap pemekaran dapat membawa manfaat nyata, seperti peningkatan layanan publik, pembukaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi yang melihat potensi Kupang Raya sebagai katalisator bagi pembangunan di kawasan NTT.
Seorang tokoh masyarakat dari Kabupaten Alor, misalnya, menegaskan bahwa pemekaran ini dapat memberikan kesempatan bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan untuk lebih berkembang.
"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian penuh agar Kupang Raya bisa menjadi provinsi yang mandiri dan maju," ujarnya.
Untuk memastikan keberhasilan Kupang Raya sebagai provinsi baru, pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan utama. Hal ini mencakup:
Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Bijak:
Pemanfaatan sumber daya alam seperti perikanan dan tambang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Akses internet yang luas dan cepat akan membantu masyarakat di Kupang Raya terhubung dengan pasar global dan meningkatkan daya saing daerah.
Pemerintah daerah harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi korupsi dan inefisiensi.