Sementara, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menambahkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada di MK membutuhkan waktu yang bervariasi, tergantung pada kompleksitas kasus di setiap daerah.
Oleh karena itu, Hasyim mendukung usulan opsi pelantikan yang disampaikan Mendagri sebagai langkah strategis untuk mengatasi dinamika ini.
“Kami berharap keputusan pelantikan ini mempertimbangkan waktu penyelesaian sengketa Pilkada sehingga tidak ada kepala daerah yang dilantik tanpa legitimasi hukum yang kuat,” kata Hasyim.
Komisi II DPR memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam mencari solusi terbaik terkait waktu pelantikan kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa proses ini harus berjalan transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami mendukung langkah pemerintah dan berharap keputusan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh daerah,” ujar Rifqi.
Intinya, polemik waktu pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 merupakan tantangan besar yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Dengan tiga opsi yang telah disampaikan Mendagri Tito Karnavian, diharapkan pemerintah dapat segera memutuskan jadwal pelantikan yang paling ideal.
Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat daerah sekaligus memastikan legitimasi kepala daerah terpilih.
Masyarakat kini menunggu keputusan final terkait waktu pelantikan ini, yang diharapkan dapat diumumkan dalam waktu dekat.
Keputusan tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia menuju konsolidasi yang lebih baik.