Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah, Pemkot Lubuklinggau Aktif Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

PALPOS.ID – Pemerintah Kota Lubuklinggau terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

 

Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin7 Juli 2025.

 

Walikota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) menunjuk Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Kamaludin, untuk mewakili dan mengikuti rakor melalui Command Center Kota Lubuklinggau.

 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

BACA JUGA:Pengedar dan Juga Resedivis Narkoba di Senalang, Kembali Dibekuk Satresnarkoba Polres Lubuklinggau

BACA JUGA:Pemotor di Lubuklinggau Tak Sadarkan Diri usai Bersenggolan dengan Truk Hino

 

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

 

Tito menggarisbawahi dua isu krusial yang menjadi fokus pemerintah saat ini yakni, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Ia memaparkan tiga jenis inflasi yang harus diawasi daerah:

 

Inflasi Volatile Foods: Disebabkan oleh harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, seperti cabai, beras, dan telur.

BACA JUGA:Piala Dunia Antarklub: Pedro Neto Dedikasikan Final 2025 untuk Diogo Jota

BACA JUGA:Kembali ke Sekolah, Toko ATK hingga Supermarket di Lubuklinggau Dipadati Pengunjung

 

Inflasi Administered Prices: Dipicu oleh kenaikan harga barang yang diatur pemerintah, seperti BBM dan tarif listrik.

 

Core Inflation: Merupakan inflasi inti akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa.

 

Untuk mengatasi fluktuasi harga yang dinamis, pemerintah telah mengaktifkan sistem Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Lewat sistem ini, petugas daerah diwajibkan turun langsung ke lapangan—pasar, pelabuhan, bandara, hingga angkutan—minimal dua kali dalam seminggu untuk memantau pergerakan harga.

BACA JUGA:26 Bintara Polres Lubuklinggau Naik Pangkat, Berikut Daftar Personelnya!

BACA JUGA:Empat Posisi Strategis di Jajaran Polres Lubuklinggau Resmi Berganti

 

Data IPH ini menjadi alat vital bagi pemerintah pusat untuk mengidentifikasi dan merespons wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi secara mingguan, sebelum rilis data inflasi resmi dari BPS setiap bulan.

 

Rakor juga membahas ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk konflik geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan di Selat Hormuz—jalur strategis perdagangan minyak dunia.

 

Mendagri mengingatkan bahwa gangguan di titik-titik strategis dunia seperti ini bisa berdampak signifikan terhadap pasokan energi dan pangan global, yang ujungnya akan mempengaruhi harga-harga di dalam negeri.

 

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menetapkan target ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

 

Menurut Tito Karnavian, target ini bisa tercapai asalkan seluruh program strategis Presiden dijalankan secara optimal, konsisten, dan terkoordinasi di semua level pemerintahan.

 

Usai mengikuti rakor, H. Kamaludin menyatakan bahwa Pemkot Lubuklinggau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan meningkatkan intensitas pemantauan harga kebutuhan pokok.

 

“Kami akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait untuk menjaga kestabilan harga, serta mendorong geliat ekonomi daerah agar tetap tumbuh positif di tengah tantangan global,” pungkasnya. 

Sumber: